Profil

Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Negeri Padang mulai terbentuk tanggal 9 Agustus 2004, berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 127/J41/KP2004. Landasan hukum dari sistem penjaminan mutu adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasioal Pendidikan. Kemudian pada tahun 2016 dengan adanya perubahan SOTK UNP berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 10 Tahun 2015, BPMI berganti nama menjadi Pusat Penjaminan Mutu (Penjamu) yang berada di bawah naungan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, UNP berubah status dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi PTN BH, dan SOTK UNP harus menyesuaikan kondisi tersebut. Pada tahun 2022 Penjamu kembali mengalami penggantian nama menjadi Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) dan langsung bertanggungjawab kepada Rektor.
BPMI adalah suatu badan independen universitas di bawah Rektor, merupakan koordinator penjaminan mutu pada tingkat universitas, guna mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu. Sistem penjaminan mutu dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, hingga Jurusan/Program Studi. Fungsi penjaminan mutu di tingkat universitas ditekankan pada fungsi manajemen mutu terpadu (Total Quality Management/TQM), di tingkat Fakultas ditekankan pada fungsi Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan di tingkat Jurusan/Program Studi pada fungsi pengendalian Mutu (Quality Control).
Saat ini BPMI dikepalai oleh Dr. rer. Nat. Deski Beri dan dibantu oleh Sekretaris Prof. Dr. Remon Lapisa. Kemudian, untuk melaksanakan tugas nerat dalam penjaminan mutu, maka BPMI dilengkapi dengan dua buah divisi yaitu Divisi Penjaminan Mutu yang dikepalai oleh Dr. Ofianto dan Divisi Akreditasi yang dikepalai oleh Dr. Ulfia Rahmi.

pdf